Insights
Regulatory updates, analysis and practical guidance for businesses operating in Indonesia.
Sejak 17 Desember 2025, RUPS Tahunan PT wajib dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan ke SABH dalam 30 hari. Pelajari kewajiban baru, sanksi, dan panduan kepatuhan lengkap dari MIKK Advocates.
Sebagian besar sengketa ketenagakerjaan berskala besar tidak semata lahir dari niat buruk para pihak. Lebih sering, ia lahir dari penerapan hukum yang keliru karena ketidaktepatan kontrak yang ditulis tergesa-gesa, konstruksi hukum yang diasumsikan aman namun belum pernah benar-benar diuji, dan risiko yang diabaikan — hingga terjadi perselisihan antara para pihak sampai salah satunya memutuskan untuk mengangkatnya ke ranah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
For decades, the specter of criminal liability has cast a long shadow over the boardrooms of Indonesian State-Owned Enterprises (SOEs). The persistent fear that a calculated business loss could be construed as a financial loss to the state has historically forced corporate leaders into a hyper-conservative stance, inadvertently stifling innovation and strategic agility in an increasingly competitive global market.